Kadin Karang Tinggi
Kadin Karang Tinggi dibentuk pada 24 September 1968 dan ditetapkan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987 sebagai satu-satunya induk organisasi dunia usaha: negara, koperasi, maupun swasta.
- Jaringan bisnis Kadin menjangkau seluruh provinsi & kabupaten/kota di Indonesia.
- Menaungi asosiasi bisnis lintas semua sektor usaha, skala mikro hingga korporasi besar.
- Menjadi mitra strategis bagi pengembangan bisnis, perdagangan, & investasi di Indonesia.
Kadin Karang Tinggi
MENGAPA HARUS KAMI?
Kadin Karang Tinggi: Pilar Dunia Usaha
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987, Kamar Dagang dan Industri Indonesia adalah satu-satunya wadah pengusaha Indonesia dari berbagai bidang: BUMN, Koperasi, Swasta, skala kecil-besar.
Kadin menjadi pembina, fasilitator, dan jembatan strategis dalam kemitraan antara dunia usaha (associations, korporat, UMKM) dan pemerintah.
Dengan keanggotaan, pelaku usaha membuka akses jejaring, layanan eksklusif, dan memperkuat daya saing menuju pasar global.
Jenis Keanggotaan
- Anggota Biasa (AB): Pengusaha atau perusahaan Indonesia yang sah.
- Anggota Usaha Mikro & Ultra Mikro: Pelaku usaha mikro di luar AB atau ALB.
- Anggota Luar Biasa (ALB): Organisasi pengusaha & perusahaan sektor formal.
- Anggota Luar Biasa Tercatat (ALBT): Gabungan ALB yang belum punya hak penuh.
Manfaat Keanggotaan
- Info peluang bisnis & ekspor-impor dalam/luar negeri
- Database anggota lintas sektor untuk kolaborasi
- Akses pelatihan, seminar, pameran, misi dagang
- Konsultasi hukum dan advokasi pengembangan usaha
- Rekomendasi usaha, legalitas bisnis, certificate/visa bisnis
- Rekomendasi Certificate of Origin / legalisasi ekspor
Nilai Dasar
Visi & Misi Kadin Karang Tinggi
VISI KAMI
Menjadi organisasi terdepan
yang menjembatani pelaku usaha dan kebijakan nasional serta mengokohkan ekonomi Indonesia yang inklusif, inovatif, dan modern.
MISI KAMI
- Memberdayakan UMKM/koperasi dalam sistem digital nasional
- Mempercepat adopsi teknologi & ekonomi hijau bagi pelaku usaha
- Menghubungkan kebutuhan bisnis & kebijakan pemerintah
- Menumbuhkan budaya usaha etis, profesional, kolaboratif
- Menyediakan layanan advokasi, data, pelatihan berbasis riset